SEPARATISME DEMOKRASI DI TANAH PAPUA

Oleh: Arkilaus Arnesius Baho

Demo ribuan prajurit Batalyon 751 Sentani Jayapura Papua ( 29/04/09) berakhir rusuh hingga menimbulkan korban tidak hanya di pihak tentara saja, jurnalis yang hendak meliput dan warga sipil di sekitar jadi korban. Entah mengapa begitu sedahsyatnya gerakan memabibuta justru muncul di tengah kesigapan benteng Negara untuk mengamankan proses pemilu 2009. Seperti lahar gunung meletus seakan konflik prajurit di Sentani Papua adalah bentuk kekesalan ( rasa senasip ) antar prajurit semata. Publik dibuat kagum dengan gerakan menentang ketidak benaran sang pemimpin militer setempat yang tidak begitu cepat menangani proses pengriman jenasah prajurit yang meninggal untuk dimakamkan di Nabire Papua. Kasus ini semakin membuat sejarah buruk bagi upaya mendukung sikap aparat Negara yang professional. TNI, POLRI dan Pegawai Negeri adalah kekuatan negara wajib menegakkan profesionalitas dalam segala hal.


Bentrok antar sesama prajurit bukan baru terjadi di Papua, dimana sebelumnya selang satu minggu terjadi konflik antara TNI dan POLRI di Puncak Jaya Papua. Kasus bentrok pun terulang kembali dan justeru dilakukan dalam internal tentara. Jika terus terjadi demikian, aparat Negara telah mempraktikan mekanisme penyelesaian masalah dengan cara-cara tidak professional. Sebagai instusi paling di takuti di Negara Indonesia, semestinya roh menghilhami demokrasi dalam menyusun sebuah perubahan harus dilakukan secara professional. Sebab rakyat Indonesia pasca orde baru dan reformasi sampai sekarang terus menaruh anti pati terhadap kinerja militer Indonesia.


Nah, Alasan Demo yang berakhir rusuh diawali dengan pembiaran pengurusan jenasah Alm. Pratu Joko yang semestinya sudah harus dipulangkan untuk dimakamkan. Ketidakpuasan kemudian mengkrucut pada pimpinan Batalyon buntut keributan berakhir dengan pengrusakan kantor dan pembakaran didalam markas membuat nama besar prajurit TNI terkoyak hanya masalah tak masuk akal yaitu pengurusan jenasah.


Padahal, pulau Papua yang luas justeru hanya TNI dan POLRI saja yang punya akses dan kekuatan penuh untuk menjangkau wilayah jauh. Dukungan dana bagi keamanan di Papua tidak sedikit. Kas Negara selain APBN, beban APBD Provinsi maupun Kabupaten akan stabilitas daerah lumayan dianggarkan. Begitu juga pengamanan perusahaan oleh Negara diamanatkan kepada militer mengakibatkan dukungan dana-dana taktis kepada institusi militer maupun pribadi sudah menjadi tradisi selama ini di Papua. Pengalaman keberadaan PT. Freeport di Papua saja Sejumlah jenderal yang bertugas di areal tambang mendapat fasilitas mewah dari mobil hingga asset modal yang banyak.


Nah, selama ini walaupun ada prajurit yang meninggal di hutan rimba, dengan segenap kekuatan dilakukan untuk membawa jenasah. Misalnya kasus penyerangan di Puncak Jaya. Anggota militer yang meninggal di pedalaman Papua sana di bawa dan dimakan di tempat asalnya. Biaya pengiriman beberapa jenasah prajurit yang meninggal di puncak jaya saja berhasil di kirim ke luar Papua untuk dimakamkan. Toh, kasus Pratu Joko terjadi seputar pengurusannya di Papua “dalam halaman rumah” , ongkos tiket Jayapura Nabire tidak sampai puluhan juta, apalagi fasilitas heli kopter TNI punya rute yang rutin dari Jayapura ke Nabire. Sehingga sangat tidak logis jika proses pengiriman jenasah terkendala dana atau hal teknis lainnya.


Pemilu wakil rakyat berlalu dengan konflik rutin terjadi di Papua, bahkan terjadi berturut turut di lokasi yang sama. Jayapura dihebohkan dengan pembakaran Uncen dan Penyerangan polsek Abepura. Sedangkan Puncak Jaya di hebohkan dengan penembakan prajurit berturutturut oleh Mr ( X ) yang namanya di publik sebagai TPN/OPM. Pemilu harus berjalan dengan situasi aman sehingga biaya Negara tidak begitu banyak. Nah konflik Papua bisa di katakan sebagai bagian gangguan keamanan sehingga relefan untuk menuntut Negara menyumbang dana tambahan. Misalnya saja, kalau pemilu aman, posisi aparat tidak berpindah pindah sehingga pemgeluaran uang Negara bagi kebutuhan prajurit sepadan dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi sampai pada mobilisasi kekuatan militer dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, tetap menyedot penggunan dana Negara. Operasi militer di Puncak Jaya pasti menyedot kas daerah apalagi dalam suasana pemilu.


Sampai sekarang gerombolan pengacau di Papua selama pemilu tidak jelas siapa yang melakukannya. Tuduh menuduh kemudian berakhir dengan tak satu pun pembuktian secara legal bahwa kerusuhan Papua di lakukan atas dasar dan kepentingan tidak jelas. Padahal sejumlah kantong dana Negara harus terus di keluarkan demi terlaksananya pemilu konstitusional. Maka, sudah menjadi keharusan, pemegang kendali keamanan tentu kepada TNI-POLRI di Papua. Toh, kerusuhan dan penyerangan bisa terjadi dalam wilayah yang sama.


Penulis berasumsi bahwa separatisme demokrasi terbentuk dalam wujud nyata pengelolaan konflik ditengah kebebasan rakyat sipil untuk menentukan sikap adalah bentuk pembunuhan demokrasi yang secara sengaja di lakukan guna mengesampingkan pola demokrasi dalam bernegara. Kebutuhan rakyat banyak untuk mendapat jaminan ekonomi yang kuat menuju kemandirian bangsa terus di kebiri. Dana pembangunan terus habis digunakan demi stabilitas wilayah dan akomodasi pengamanan wilayah menjadi kebijakan konstitusional semakin meniadakan hak ekonomi akan pemerataan penggunaan dana di segala aspek pembangunan.


Praktek kotor kemudian busuk juga dan baunya tercium oleh rakyat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merespon konflik di Papua dengan membentuk tim investigasi dimana diduga ada segelintir orang memanfaatkan keuntungan dari rekonstruksi konflik Papua di saat penyelenggaraan pemilu. Begitu juga animo penduduk Papua yang terus tidak yakin dengan pelaku kerusuhan di Papua bukanlah kelompok kecil tetapi kekuatan besar lah yang bisa menciptakan kerusuhan. Simpati atas penyelesaian konflik untuk mendukung Negara menyelesaikan konflik menjadi pudar. Rakyat Papua merasa tidak begitu penting terlibat menyelesaikan konflik karena terus saja terjadi konflik dan skenario yang sama terjadi tanpa ada batasnya.

Dinamika kerusuhan tidak hanya terjadi dalam berbagai kejadian massa rakyat saja, tetapi bentrok yang terjadi dalam internal Batalyon Infanteri 751 Sentani Papua adalah kenyataan bahwa institusi Negara menunjukan karakter anarkisme yang ujung-ujungnya mencederasi demokrasi dan profesionalitas pelaku pengendali Negara yang demokratis, merdeka dan terpimpin. Dan, separatisme demokrasi hanya akan berdiri dalam pola rekonstruksi konflik dalam menyelesaikan masalah ketimbang mengedepankan demokrasi dan musyawarah dalam mengelola Negara. Wujud Papua kemudian dibangun dalam pola anarkisme dan bukan demokratis, sayangnya institusi Negara mengedepankan cara anti kemanusian dan demokrasi untuk membangun Tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang selalu di junjung tinggi oleh para prajurit Negara, TNI menjamin Negara Indonesia tetap utuh, tetapi bentrok di batalyon 751 Papua cenderung tidak punya alasan kuat untuk bisa sedahsyat rusuh seperti itu, inilah yang aneh bagi saya dan itulah prilaku Negara sebenarnya untuk menyelesaikan masalah dalam Negara sendiri.