17/07/2010 - 17:09
Uranium Freeport Diusut, Pemerintah Takut Papua Merdeka
MA Hailuki
(IST)
INILAH.COM, Jakarta- Pemerintah pusat tidak memiliki keberanian mengganggu aktivitas Freeport mengeksploitasi kekayaan alam Papua bukan hanya emas dan perak melainkan juga uranium dikarenakan takut kepada Amerika Serikat.
Demikian dikemukakan tokoh Papua Ali Kastela yang juga anggota Komisi VII DPR RI kepada INILAH.COM Sabtu (17/7) menyikapi dugaan pencurian uranium di Papua oleh PT Freeport Indonesia.
"Freeport itu kan punyanya Amerika, jadi alat bargain pemerintah soal Papua Merdeka," ungkap Ali.
Menurut Ali, pemerintah menyerahkan tanah Papua kepada Amerika Serikat melalui Freeport dengan kompensasi politik luar negeri Amerika Serikat tidak mendukung kemerdekaan bagi Papua.
"Makanya pemerintah diam saja mendengar Freeport mengeruk uranium karena takut Kongres Amerika mempersoalkan kemerdekaan Papua lagi," tandas Ali.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menilai, ketidakberdayaan pemerintah Indonesia terhadap keangkuhan Freeport dapat dilihat dari pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.
"Membunuh rakyat Papua saja ya monggo, apalagi cuma soal uranium Freeport, pemerintah berkhianat rakyat Papua menjadi korban dengan alasan demi kedaulatan negara karena takut Papua merdeka," ucapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kabar Freeport memproduksi uranium diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yan Mandenas. Dia mengatakan Freeport Indonesia secara diam-diam telah menambang Uranium sejak delapan bulan lalu. Pihak Freeport sudah membantah kabar penambangan uranium tersebut. [mah]
7/07/2010 - 13:03
[increase] [decrease]
Komisi VII Panggil Direksi Freeport Terkait Uranium
MA Hailuki
(IST)
INILAH.COM, Jakarta- Komisi VII DPR akan memanggil direksi PT Freeport Indonesia terkait dugaan kegiatan penambangan uranium yang merupakan bahan dasar pembuatan nuklir.
Rencana pemanggilan itu akan diusulkan anggota Komisi VII DPR Ali Kastela kepada pimpinan Komisi II DPR pekan depan.
"Akan saya usulkan supaya direksi Freeport dipanggil ke Komisi VII DPR, ini persoalan serius yang harus diklarifikasi secara langsung tidak hanya lewat media massa saja," ujar Ali kepada INILAH.COM Sabtu (17/7).
Politisi asal Papua ini mengatakan, sebelumnya Komisi VII DPR pernah memanggil Direksi Freeport terkait bagi hasil dalam kontrak karya yang merugikan pemerintah. Menurutnya pembagian keuntungan yang diterima pemerintah terlalu kecil dibanding Freeport.
"Komisi VII saat ini melihat kerugian negara yang begitu besar, karena nilai persentase sangat jauh di bawah standar ekplorasi tambang di dunia, kita hanya dapat 1-3 persen sedangkan di negara lain 5-10 persen." tandas Ali.
Jika penjelasan PT Freeport Indonesia tidak memuaskan, Ali akan mengusulkan agar dibentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk mengurusi dugaan adanya aktivitas penambangan uranium oleh Freeport.
"Kita bentuk Panja saja biar kita ungkap sendiri. Sangat logis Freeport menambang uranium juga, sebab unsur-unsur yang dikandung emas dan perak ada uraniumnya juga," ujar Ketua DPP Partai Hati Nurani rakyat (HANURA) ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kabar Freeport memproduksi uranium diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yan Mandenas. Dia mengatakan Freeport Indonesia secara diam-diam telah menambang Uranium sejak delapan bulan lalu.[mah]
7/07/2010 - 08:08
[increase] [decrease]
Freeport Pernah Akui Temukan Uranium
Irfan Ali Fauzi
(inilah.com/Wirasatria)
INILAH.COM, Jakarta - PT Freeport Indonesia diduga tidak hanya menambang emas dan perak melainkan juga uranium, bahan bakar nuklir, yang berarti hal itu melanggar kontrak karya.
Seperti dikatakan oleh pengamat pertambangan Marwan Batubara, pada 2005 Freeport sebetulnya sudah mengakui bahwa mereka menemukan uranium, meski tidak signifikan.
"Karena proses smelting biji tambang sebagian dibawa luar negeri, jadi bisa saja ada kandungan uraniummnya.
Waktu itu dipanggil DPR mereka pernah mengakui ada kandungan uranium tapi tidak signifikan, porsi uranium itu sangat kecil. Jadi, tidak ekonomis jika dilanjutkan ditambang," ujar Marwan Batubara sat berbincang dengan INILAH.COM, Jumat (16/7).
Jika dugaan itu muncul kembali, menurut Marwan, akan sangat sulit bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikannya.
"Memang susah membuktikannya ada atau tidak. Kita minta untuk diaudit oleh pemerintah. Tapi kita tidak punya direksi di Freeport," sesal Marwan.
Pemerintah memang memiliki sebanyak 9,6 persen saham Freeport yang kemudian bisa menempatkan menempatkan seorang komisaris. Namun untuk mengetahui apa yang terjadi di pertambangan Freeport agak sulit.
"Perusahaan (Freeport) itu tidak terbuka dan tidak bisa diaudit di Indonesia namun terbuka di luar negeri," terang Marwan.
Namunjika pemerintah bisa membuktikan bahwa Freeport membuktikan uranium, maka pemerintah berhak memanggil dan mengauditnya karena mereka beroperasi di Indonesia.
"Bisa dong dia kan beroperasi di sini, jadi bisa dipanggil. Selain itu yang jelas dia tak hanya bisa ditutup, dia bisa dipenalti. Bisa di minta denda, setiap hari bisa diadudit," tegas Marwan yang mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah itu.
Kecurigaan bahwa Freeport memproduksi uranium memang bukan hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Freeport pernah dituntut untuk ditutup oleh Menko Ekuin saat itu Rizal Ramli.
Selain itu, pada 2005-2006 Amien Rais pun sempat melakukan gugatan yang sama. "Tapi Gus Dur keburu lengser jadi saya tidak tahu kelanjutannya," sesal Marwan. [iaf/mah]
16/07/2010 - 16:41
[increase] [decrease]
Hatta: Freeport tak Curi Uranium
Mosi Retnani Fajarwati
(IST)
INILAH.COM, Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan tidak ada pencurian uranium seperti yang dituduhkan ke PT Freeport Indonesia.
"Nggak ada pencurian uranium. Bahwa di Indonesia ada uranium, itu betul," tandasnya di kantornya, Jumat (16/7).
Namun, lanjut Hatta, jika ternyata ada pencurian uranium oleh siapa pun, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. "Pemerintah tidak akan diam saja," ujarnya. [mre/cms]
14/07/2010 - 23:03
[increase] [decrease]
Freeport Bantah Produksi Uranium
(IST)
INILAH.COM, Timika- PT Freeport Indonesia membantah isu yang beredar menyebutkan bahwa Freeport tidak hanya menambang emas dan perak melainkan juga uranium, bahan bakar nuklir.
"Sehubungan dengan pernyataan yang menyebutkan Freeport diduga produksi uranium secara diam-diam dan Freeport gali bahan baku uranium sejak delapan bulan silam, dengan ini kami menyampaikan klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar," ujar Manager Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Budiman Moerdijat di Timika, Papua, Rabu (14/7).
Ia menjelaskan, PT Freeport merupakan perusahaan pertambangan umum dengan produk akhir berupa konsentrat yang mengandung logam emas, tembaga dan perak. Sebelumnya, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yan Permenas Mandenas di Jayapura, Selasa 13 Juli kemarin menduga PT Freeport menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam.
"Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama," tutur anggota Fraksi Pikiran Rakyat DPRP itu.
Mandenas mengaku menerima informasi itu dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. "Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya," tandas dia. [ant/jib]
14/07/2010 - 19:47
[increase] [decrease]
DPRD Mimika Ragu Freeport Produksi Uranium
(IST)
INILAH.COM, Timika - Isu bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) secara diam-diam memproduksi uranium kini berkembang luas. Namun, isu itu ditanggapi dingin kalangan DPRD Mimika, Papua.
"Saya berpendapat, hal itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin, kami tidak yakin kalau Freeport juga memproduksi uranium. Itu hanya dugaan yang tidak mendasar dan tidak punya bukti kredibel," ujar Wakil Ketua I DPRD Mimika, Pieter Yan Magal di Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Rabu (14/7).
Sesuai kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia pada 1991, menurut dia, PT Freeport hanya menambang bijih tembaga, perak dan emas (bukan dalam bentuk batangan). Ia percaya perusahaan yang telah berinvestasi di Papua sejak 1967 itu bekerja profesional sesuai komitmen yang telah mereka bangun dengan pemerintah.
Jika Freeport memproduksi uranium, lajut Magal, maka pemerintah harus mengetahuinya mengingat pintu keluar seluruh hasil produksi Freeport dikontrol ketat pemerintah, beacukai dan aparat keamanan. "Kalau benar Freeport memproduksi uranium, lantas barang itu keluar lewat jalur mana, karena setiap barang yang keluar masuk Pelabuhan Amamapare diawasi secara ketat oleh petugas," tutur wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Di sisi lain, ia mengatakan, kegiatan tambang uranium memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan. Masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan uranium, tambah dia, harus diungsikan ke tempat jauh. Karena ancaman radiasi uranium akan mengganggu kesehatan penduduk maupun mahluk hidup lain di sekitarnya.
Ditegaskan Magal, para karyawan Freeport juga merupakan putra-putri Indonesia yang tidak mungkin mau mengkhianati ibu pertiwi Indonesia hanya untuk mendapatkan dollar. "Mereka pasti akan menjadi mata dan telinga pemerintah untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan perusahaan. Saya kurang yakin dengan isu yang berkembang itu," kata Magal. [ant/jib]
14/07/2010 - 18:10
[increase] [decrease]
Hatta Akui Belum Dapat Informasi Freeport Tambang Uranium
Mosi Retnani Fajarwati
Hatta Rajasa
(inilah.com/Agung Rajasa)
INILAH.COM, Jakarta - Menko Perekonomian mengaku belum mendapat informasi dari Kementerian ESDM terkait isu penambangan uranium yang dilakukan Freeport.
"Saya belum mau berkomentar untuk sesuatu yang saya belum dapat data akurat," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di kantornya, Rabu (14/7). Pernyataan itu dilontarkannya ketika dikonfirmasi kabar PT
Freeport Indonesia melakukan penambangan Uranium di Papua.
Hatta menilai penambangan Uranium tidak dapat dilakukan begitu saja karena terlarang. "Yang jelas Uranium itu adalah restricted (terlarang) tidak bisa begitu saja ditambang," tandasnya.
Ia juga masih urung menyatakan apakah nantinya Freeport akan dipanggil oleh pemerintah terkait isu tersebut. "Saya belum dapat informasinya, nanti kalau sudah dapat info dari ESDM," pungkasnya.
Sebelumnya, Yan Mandenas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, menuduh Freeport Indonesia telah mencuri kekayaan alam Papua. Menurut Yan, Freeport secara diam-diam telah menambang Uranium, yang merupakan salah satu bahan dasar pembuatan nuklir.
Bahkan, dari informasi yang diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua dari sejumlah informan di lingkungan Freeport, aktivitas penambangan Uranium diduga sudah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan secara terselubung. [mre/cms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar