KASUS FREEPORT TANTANGAN BAGI KETAHANAN NEGARA

Oleh: Arkilaus A. Baho

Satu kasus krusial yang tidak bisa diatasi negara Indonesia adalah masalah PT. Freeport. Perusahaan raksasa Amerika Serikat ini sampai detik ini pun tidak mampu dihadapi oleh civitas bangsa Indonesia. Slogan paling menakutkan adalah Freeport menjadi dua sisi positif bagi Indonesia dan Amerika dalam menyelesaikan kasus Papua. Dalil-dalil inilahi hostpot bagi pembiaran perusahaan ini menghajar dan mengeksploitasi sumber daya alam Papua semaunya.

Freeport dimasa lalu dan sekarang sama-sama punya keistimewaan instrumen yang lunak. Walaupun kita telah melewati dinamika reformasi tahun 1998 dan berada dalam ruang otonomi khusus, dimana sering digambarkan bahwa otsus / otda sebagai mobil pribadi sebuah bangsa yang mandiri, merdeka. Toh, nyatanya mobil ( otsus ) maupun negara berdaulat indonesia justeru pengemudinya negara lain. Kelengahan negara yang begitu lunak terhadap investasi asing menimbulkan malapetaka kemanusian, kejahatan lingkungan hidup meningkat, keadilan ekonomi bangsa semakin suram. Tiap tahun ada saja tragedi bencana alam, nyawa penduduk sipil diterjang peluru nyasar entah di areal Tambang ataupun operasi-operasi kemanan perusahaan oleh para militer. Berlanjut kemudian, kapitalisasi kerusuhan atas nama stabilitas politik dan penegakan hukum semuanya demi satu tujuan, bahwa investasi perlu di lindungi negara ( baca juga dalam: http://andawat-papua.blogspot.com/2009/06/rekayasa-konflik-di-papua-demi.html ).

Operasi pertambangan Freeport dilakukan sejak Juli tahun 1967. Pada masa selanjutnya, secara resmi Freeport mengaku hanya mengelola Tembaga saja. Sejak kontrak karya illegal pertama ini, emas sudah diangkut secara diam-diam ke Amerika. Berbagai tudingan dan kecurigaan kalangan public atas kecurangan Freeport ini akhirnya membuahkan hasil. Dan pada tahun 1996, periode kontrak karya II, baru kemudian dicantumkan adanya pengelolaan Emas oleh Freeport. Sekarang, dalam KK II ini tidak dicantumkan adanya pengelolaan Uranium, namun sudah ada tudingan kepada Freeport telah melakukan eksploitasi uranium secara illegal. Pemerintahan SBY-Budiono tidak mau atasi Uranium di perusahaan Freeport karena takut Papua bisa diganggu oleh Amerika Serikat.

Pemerintahan Indonesia sejak Freeport masuk sampai sekarang, (Lihat; Freeport dan Instrumen Presiden Susu, http://arki-papua.blogspot.com/search/label/Freeport dan Instrumen Presiden SUSU ). Sejarah freeport selama berinvestasi dijadikan anak emas oleh pemerintahan terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling melindungi Freeport dari segala usaha mengeruk kekayaan alam negeri Indonesia sendiri. Seperti sebuah dogma mematikan, perjalanan Freeport selama puluhan tahun di Papua-Indonesia sudah banyak bukti ketidakadilan yang terus dilindungi negara atas nama Undang-undang Investor. Belajar dari sejarah kepemilikan saham dan mata rantai kekuasaan di lingkaran Freeport, di Amerika Serikat saja, Freeport mendapat perlindungan istimewa secara Politik dari konstituen Politik Partai Republik dan para eks Jenderal di negeri Paman Sam pun di rekrut menjadi staf keryawan Freeport. Tradisi para petinggi militer melindungi Freeport di Amerika Serikat pun, budaya yang sama murni di terapkan bagi cabang Freeport di Indonesia ( FI ).

Dan sejak niat rakyat Papua minta penyelesaian kasus Freeport, selalu saja dialihkan dengan benturan lain. Jaman Suharto dilancarkan operasi militer, jaman setelah Suharto sampai sekarang lebih banyak pemerintah mengebirikan masalah Freeport ke masalah lainnya. Politik pertahanan Negara dengan desain mobilitas pasukan ke areal Freeport maupun Papua lainnya adalah kekeliruan. Kita tahu, ada apa pengiriman pasukan ke Papua baru-baru ini setelah adanya bocoran Freeport ambil uranium diam-diam. Kita tahu, sabtu ini ( 24 Juli 2010 ), PANGDAM di Papua mengundang sejumlah insan pers untuk ramah tamah. Memang fungsi TNI setelah reformasi adalah berwenang atas pertahanan dan ketahanan Negara. Sedangkan keamanan Negara ada pada pundak kepolisian. Jadilah, frustasi dan ketimpangan wewenang carut marut dan berlalu tumpang tindih. Ya, penembakan dan terror di areal Freeport dilakukan oleh gerakan bersenjata yang rapi dan tersistematis. Perkelahian antara pertahanan Negara dan keamanan Negara, dua korps ini bikin kabur air saja. Menambah kabur air lumpur Freeport.

Glagad yang sama tentang Freeport muncul dari wakil rakyat ( DPR RI ) di Jakarta dalam menanggapi kasus uranium Freeport. Bagi kalangan buruh Freeport, soal uranium diambil Freeport itu sudah lama dan dijaga oleh alat ketahanan Negara yang ada di Freeport juga. Indonesia ini mau ngomong apa? Petinggi mereka sendiri di Freeport sudah tahu uranium itu dibawa ke Amerika sana. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena takut pada Freeport. Tentara dan Polisi Indonesia bertugas menjaga dan meneror orang-orang supaya jangan dibesar-besarkan masalah di Freeport nanti Papua bisa goyang. Buktinya, Pangdam kumpul wartawan di Papua untuk tidak membesarkan masalah uranium, sebab itu membesarkan masalah saja.

Inilah fakta, pertahanan Negara yang keropos. Jaga keutuhan Negara dengan stigmatisasi dan ancaman terselubung bukan jamanya lagi. Militer menjadi anjing penjaga modal bukanlah dibiarkan begitu saja tapi harus dirubah. Militer menjadi titik utama untuk bersama rakyat dan semua insan lapisan masyarakat membuka kran baru, kran keutuhan ekonomi bangsa. Kran anti imperialism ekonomi, demi kedaulatan bangasa. Saya tuntut pangdam dan jajaranya untuk bersama rakyat Papua atasi Freeport sebagai bentuk dukungan atas nasionalisme bangsa Indonesia yang tidak mau diatur dan di injak-injak oleh kapitalisme Freeport. Jangan hanya slogan Papua itu urusan dalam negeri Indonesia tetapi fakta perusahaan asing milik Amerika Serikat menjajah bangsa Indonesia dan rakyat Papua kok malah dibiarkan?. Jika Freeport tidak diatasi, kita tidak usah nervous soal intervensi asing di Papua, karena intervensi asing di Papua sudah dipelihara oleh Negara Indonesia sendiri.